Home » Makalah

Makalah

 

Dr h.c. Universitas Islam Indonesia - UII – Yogyakarta
Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Federal
Profesor kehormatan di Universitas  Freiburg
Ketua Kehormatan bagian Jerman pada
Komisi Internasional Ahli Hukum dan
Kelompok Studi Hukum Karlsruhe

 

Kata Pembukaan Prof Bross:
Bapak Ibu peserta Seminar yang terhormat,
selamat bertemu kembali bagi peserta yang pernah mengikuti seminar bersama saya. Dan selamat berjumpa untuk peserta yang baru pertama kali mengikutinya. Semoga pertemuan kita hari ini dalam kunjungan saya  ke tujuh ke negeri ini bisa memberikan pemahaman baru tentang peranan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam perbandingannya dengan Mahkamah Konstitusi Jerman. Terimakasih.

 

Kunjungan ke 7 ke Indonesia,  8 – 16 November 2011

Kuliah Pertama, Kamis, 10 November 2011

Sari Pan Pacific Hotel, Jakarta, dengan The Habibie Center

“Pentingnya isu konstitusional bagi pendidikan politik

 

I. Pendahuluan

Pentingnya isu konstitusional bagi pendidikan politik di Republik Federal Jerman sebagai titik awal dalam struktur negara, yaitu, bahwa Republik Federal Jerman adalah negara hukum yang demokratis. Melalui prinsip demokrasi maka setiap individu terlibat dalam organisasi negara, karena ia dapat mengartikulasikan kemauan politik di pemilu yang dijadwalkan secara rutin. Dengan memberikan suara mereka pada hari pemilihan, warga dewasa, telah memberikan mandat kepada Anggota Parlemen yang setelah terpilih menjalankan keinginan/instruksi atau perintah (pemilihnya). Oleh karena itu warga harus menunggu sampai pemilu berikutnya, jika pengambilan keputusan di parlemen tidak memenuhi harapan mereka.

 

Demokrasi konstitusional lebih lanjut membeberkan bahwa warga negara dalam artikulasi politik mereka tidak terbatas pada pemberian suara di hari pemilihan saja , tetapi bahwa mereka dapat mengartikulasikan keinginan politiknya setelah hari pemilihan. Hal ini menjadi latar belakang yang penting bagi  peran pemerintah yang bertanggung jawab, agar membentuk kesadaran warga negaranya untuk menerima tanggung jawab ini  sesuai aturan, dan dalam pengartikulasian keinginan politiknya agar tetap berada sesuai aturan main sesuai hukum yang berlaku. Setiap konsensus memang berdasarkan demokrasi konstitusional , karena jika tidak, maka akan terancam anarki dan kediktatoran dari “jalanan” .Di sisi lain, perlu untuk membuat jelas dalam proses belajar ini, bahwa demokrasi konstitusional didasarkan pada prinsip mayoritas. Akibatnya, warga mesti mengembangkan pandangan ini bahwa proses pengambilan keputusan yang demokratis telah menemukan persyaratan konstitusional dan hukum yang disetujui oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang/kompeten untuk menjadi akhir setiap upaya konstitusional.

 

Rincian II.

 

1. Pendidikan politik setiap manusia dimulai di keluarga dan di sekolah, yang dilanjutkan di sekolah kejuruan/profesional atau di universitas atau institusi pendidikan lainnya, dan ini terus-menerus  terbentuk oleh berbagai opini publik, yaitu media dan ilmu pengetahuan terutama ilmu politik, sosiologi dan hukum. Penting di sini adalah tidak begitu banyak pertanyaan tentang bagaimana kondisi pendidikan politik warga seperti itu, tapi yang paling penting  tentang bagaimana mereka dapat mengungkapkan pendapat politik mereka,dalam sebuah pemilihan demokratis.

 

2 .Sejauh mana di Republik Federal Jerman partai politik memiliki peran sentral, karena mereka terlibat dalam pembentukan kehendak politik rakyat dan berlaku juga setelah  hari pemilihan umum (Pasal 21 ayat 1 kalimat 1 dari Konstitusi). Konstitusi Republik Federal Jerman mencabut  kedudukan partai politik di tingkat organisasi negara, di mana organ-organ tertinggi negara berada, tanpa bahwa partai politik  dengan cara ini seolah olah mendapat kekuatan menjadi institusi negara. Semua organisasi demokratis, memainkan peran penting dalam mengatur kemauan politik warga, yaitu peran sentral dalam demokrasi di Republik Federal Jerman, tapi tanpa memberikan posisi monopoli.

3. Konstitusi Republik Federal Jerman membuka banyak kesempatan bagi warga negaranya untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Ini dibuka pada hak-hak fundamental, seperti hak untuk kebebasan berekspresi (Pasal 5 ayat 1 UUD) atau hak-hak kebebasan berkumpul (Pasal 8 ayat 1 UUD) dan asosiasi/berserikat (Pasal 9, ayat 1 Konstitusi ). Ini adalah tentang kebebasan rakyat, yang memungkinkan orang untuk menyampaikan kemauan politik mereka di hadapan publik dan mencoba untuk mempengaruhi pandangannya kepada  orang lain. Demonstrasi telah diidentifikasi sebagai sangat efektif , bahkan untuk sejumlah kecil peserta demonstrasi di jalan  mendapat reaksi  sangat cepat (dari pemerintah).

4a. Meskipun Konstitusi Republik Federal Jerman menganut prinsip demokrasi perwakilan /representatif di pusat, namun terdapat juga unsur-unsur keterlibatan langsung masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Ini adalah tanda bahwa ‘wewenang’ di tingkat pemerintah pusat hanya sangat sedikit , sehingga untuk reorganisasi negara-negara bagian di Republik Federal Jerman (Pasal 29 ayat 1 UUD) dan untuk konstitusi baru, dalam integrasi Jerman menjadi negara federal di Eropa ( 146 dari Konstitusi Pasal) tentu saja memperhatikan hak dan kewajiban kenegaraan masing -masing .

b. Namun, di Republik Federal Jerman  terdapat berbagai macam kemungkinan yang melibatkan masyarakat dalam proses politik di tingkat negara bagian dan lokal . Dalam konteks ini, lebih rinci dikaji peristiwa demokratis  pada tingkat lokal, karena ada partisipasi langsung rakyat yang lebih luas dan nyata diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Pada saat yang sama juga prinsip subsidiaritas dihormati. Ini menunjukan situasi hak-hak Konstitusi di Republik Federal Jerman, bahwa setiap tingkat yang paling rendah sekalipun berhak / bertanggung jawab menjalankan tugas kenegaraan sesuai tingkat kekuatan/posisinya  dan tidak perlu  melanjutkannya ke tingkat yang lebih tinggi, karena hanya dengan cara ini dapat menjalankan tugas kenegaraan  secara efektif.

Di Jerman,  demokrasi langsung tercapai dari tingkat pusat ke tingkat negara bagian dan selanjutnya pada tingkat lokal/kota. Pada level seperti ini maka unsur-unsur demokrasi langsung memang sangat berkembang dan dengan demikian peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan politik terbuka lebar meskipun hanya terbatas pada partisipasi di tingkat lokal. Masyarakat merasa kondisi yang   hidup (politik demokrasi) yang jujur dan mekanisme tindakan  yang terbaik  justru ada pada tingkat lokal,untuk membentuk kehidupan (politiknya) secara mandiri. Rakyat mulai berpikir tentang perencanaan untuk penyediaan air dan listrik, juga pembersihan sampah dan air limbah, serta perencanaan taman kanak-kanak, sekolah, jalan dan rumah sakit. Di Republik Federal Jerman, rakyatnya sudah sangat jauh jangkauan kesempatannya untuk ikut berpartisipasi melalui inisiatif warga dan referendum. Bahwa dalam konteks, prinsip subsidiaritas dan perwakilan berada dalam hubungan komplementer,meskipun  kemudian jelas bahwa prinsip perwakilan, tidak  legitim/sah secara utuh, karena rakyat malahan secara sepihak dapat membuat keputusan politik  sendiri , seperti yang terjadi  di Swiss saat ini , terutama di tingkat Kanton/setingkat Provinsi.

Situasi ini berbeda pada tingkat negara bagian, karena akan ada dalam jumlah besar orang  yang mengikuti partisipasi langsung dalam keputusan politik dan akan menghadapi kesulitan secara organisatoris (jika) ingin mengubah keputusan politik. Selanjutnya, akan lebih banyak masalah yang harus dipecahkan di tingkat  negara bagian jika dibandingkan dengan masalah yang dihadapi pada tingkat lokal/daerah yang bisa langsung dicari solusinya. Ada beberapa contoh permasalahan yang menjadi tanggungjawab negara bagian seperti  soal pasokan energi skala besar, manajemen jalan raya dan kereta api, serta pembuatan aliran sungai dan bandara. Dengan demikian, tidak perlu dikaitkan dengan prinsip subsidiaritas ketika akan dilakukan referendum atau penentuan keputusan di negara bagian -yang menjadi wewenang negara bagian- (misalnya Resolusi Parlemen Negara Bagian).

c. Masih ada lagi persoalan penting untuk Republik Federal Jerman agar menyertakan lagi prinsip dasar tentang koeksistensi manusia. Hal ini tidak hanya berdasarkan prinsip demokrasi, tetapi juga merupakan manifestasi dari prinsip negara sosial. Prinsip solidaritas dalam masyarakat sangat penting untuk ini, karena banyak masyarakat dan negara-negara gagal, karena dalam membentuk desain sebuah negara justru menyembunyikan/melupakan prinsip  struktural penting  atau hanya secara sepihak ingin memenuhi kepentingan individu atau kelompok individu tertentu.

Apa yang masyarakat perlu  pahami secara detail, mereka bisa mengembangkan dan melestarikan sebuah negara demokratis modern, mempertahankan keterbukaan pikiran dan komitmen dalam jangka panjang jika mereka memahami  realitas sosial  yang sesuai  kennyataan.  Ini memerlukan tatanan ekonomi yang adil dan bunga bank yang stabil. Ini adalah titik kontak yang  setiap ditemukan dalam  aturan hukum demokratis dan senantiasa berhubungan dengannya. Ini adalah upaya yang gagal menuju pengembangan negara demokratis modern, jika Anda menyembunyikan/melupakan  sisi ekonomi.Di sini, terjadi kesenjangan yang sangat signifikan selama dekade terakhir, dimulai dengan kebijakan yang gagal dari Bank Dunia, IMF dan WTO dan di tingkat Uni Eropa dengan penekanan berlebihan  pada persaingan/ kompetisi. Hanya kepentingan umum harus tetap di tangan pemerintah dan bukan diberikan kepada pihak pelaku persaingan/kompetisi untuk mengendalikannya. Terbukti masyarakat terpecah belah karena hanya sebagian kecil orang yang berdiri di sisi cerah kehidupan ini. Sekarang mengapa harus orang-orang yang berdiri di luar  (hidup sejahtera) dan terpinggirkan menganjurkan demokrasi konstitusional, dan merasa ini sebagai manfaat bagi diri mereka sendiri dan kehidupan sehari-hari mereka?

Pada saat yang sama, dalam  demokrasi konstitusional tidak dapat diterima struktur ekonomi yang sepenuhnya otonom dan berdaulat  dan dapat melakukan kontrolnya sendiri. Memang sudah terjadi saat ini bahwa pada dasarnya  beberapa sektor penting ditentukan oleh swasta, misalnya, harga untuk layanan listrik, air dan transportasi. Mestinya klaim seperti ini justru salah. Selain itu, sekarang ini terbukti bahwa pengaruh lembaga pemeringkat pada kebijakan politik sangat mengesankan. Namun lembaga pemeringkat tidak sah secara konstitusional demokratis. Pengaruh kekuatan-kekuatan asing yang merugikan perkembangan positif.

Pada tingkat individu adalah efektif dan sangat diperlukan untuk orang-orang yang dihadapi pemerintah daerah untuk pengembangan aturan demokratis sosial hukum, seperti juga halnya prinsip-prinsip subsidiaritas dalam tindakan negara terhadap masyarakat  dan juga solidaritas antara orang-orang /individu yang dimediasi oleh organisasi non-profit. Namun, solidaritas merupakan hal yang sangat penting untuk tingkat makro nasional dalam pelatihan sistem jaminan sosial dan prasyarat yang diperlukan untuk demokrasi konstitusional modern dalam hubungannya dengan negara  yang sejahtera.

Dalam konteks ini, tentang pentingnya subsidiaritas, bahwa pemerintah harus memenuhi  tugas-tugas dan tanggung jawab untuk kepentingan umum , jika individu atau kombinasi dari individu tak sanggup memenuhinya. Dalam hal itu, subsidiaritas juga secara menyolok digambarkan sebagai prinsip keutamaan dari tanggung jawab individual dari tindakan negara. Dalam konteks ini adalah penting bahwa Mahkamah Konstitusi Federal menunjuk langsung  kepentingan yang menguntungkan orang-orang banyak agar mengamankan eksistensinya sebagai manusia yang bermartabat dan harus dijamin oleh negara (MK Jerman 66, 248 <258>, lihat juga MK Jerman 38, 258 <270f.>, 45, 63 <78f.>)..Hal ini bertentangan dengan privatisasi dan langkah menuju sebuah kompetisi yang bahkan tak terkendali  oleh pihak berwenang .

Sebaliknya, konsep solidaritas menggambarkan prinsip dasar kehidupan manusia dan memanifestasikan dirinya dalam sikap saling mendukung dan memberikan bantuan. Setiap individu dan kelompok individu melihat dirinya terkena masalah kehidupan di luar kekuatan dan kemungkinan yang mereka miliki, dan karena itu mereka tidak dapat mengatasi sendiri. Kenyataan seperti ini memang merupakan fenomena aktual yang dihadapi mayoritas penduduk atau masyarakat sangat tergantung pada dukungan orang lain. Hanya untuk ini, diperlukan tatanan ekonomi yang terus dikembangkan melalui pajak dan retribusi, memperkuat anggaran nasional , bahkan memungut pajak orang yang bekerja dalam negeri , dan bukan  sebagian besar hasilnya kemudian  diambil dari negara-negara yang bersangkutan dan diinvestasikan ke negara-negara lain (sesama anggota Uni Eropa). Dari kenyataan ini justru kebijakan politik sedikit saja berfungsi – dan bahkan Bank Dunia dalam studi sekitar lima tahun yang lalu – menyimpulkan bahwa sedikit sekali terjadi perubahaan secara  fundamental perubahan yang menciptakan keseimbangan yang wajar dan sesuai antara sektor publik dan swasta.

Subsidiaritas dan solidaritas berada dalam pemahaman ketergantungan dan ketegangan secara batin. Subsidiaritas dapat menghasilkan efek penghalang bagi tindakan negara pada umumnya. Keharusan solidaritas, bagaimanapun, memiliki konsekuensi bahwa subsidiaritas tidak bisa dilukiskan, di mana solidaritas sangat diperlukan rakyat.

III. Prediksi.

Pendidikan politik yang bertanggung jawab hanya dapat diterapkan dalam konteks yang wajar dan bervariasi. Orang tidak dapat mengharapkan bahwa setiap  orang  berperilaku  objektif “politik rasional” dan secara bertanggung jawab ikut berpartisipasi dalam membentuk keputusan pemerintah, apalagi jika masyarakat tidak homogen, tetapi  terbagi-bagi/heterogen.

(Translated by justinoijp@yahoo.com)

 

Prof. Dr. Siegfried Bross

Dr h.c. Universitas Islam Indonesia - UII - Yogyakarta

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Federal
Profesor kehormatan di Universitas Freiburg
Ketua Kehormatan bagian Jerman pada

Komisi Internasional Ahli Hukum dan
Kelompok Studi Hukum Karlsruhe

 

Kata Pembukaan Prof. Bross:

 

Bapak Dr. Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi

Bapak-Ibu Hakim Konstitusi

Bapak Ibu peserta Seminar yang terhormat,

selamat bertemu kembali bagi peserta yang pernah mengikuti seminar bersama saya. Dan selamat berjumpa untuk peserta yang baru pertama kali mengikutinya. Semoga pertemuan kita hari ini dalam kunjungan saya  ke enam ke negeri ini bisa memberikan pemahaman baru tentang peranan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam perbandingannya dengan Mahkamah Konstitusi Jerman. Terimakasih.

Kunjungan ke enam ke Indonesia  dari  Tanggal 17 sampai dengan 22 Maret 2011.

Paper disajikan pada  seminar

 

 Topik Sajian: 

 

“Prosedur Konstitusi untuk Pengujian Undang-Undang (judicial review) oleh Mahkamah Konstitusi Federal di Republik Federal Jerman.”

 

I. Pendahuluan

 

1.         Konstitusi Republik Federal Jerman mengenal  dua jenis Pengujian Undang-Undang (judicial review) di mana Mahkamah Konstitusi Federal memiliki kewenangan untuk meninjau kembali Undang-Undang terhadap suatu keputusan.

Mahkamah Konstitusi berhak untuk memutuskan perbedaan pendapat atau keraguan terhadap kompatibilitas secara formal dan objektif antara hukum federal atau hukum negara bagian dengan konstitusi federal negara Jerman. Selain itu, Mahkamah tersebut berhak untuk memutuskan kompatibilitas hukum negara bagian dengan hukum federal lain atas permohonan pemerintah pusat, pemerintah negara bagian atau permohonan 1/3 jumlah anggota parlemen federal sesuai dengan pasal 39 ayat 1 No. 2 UUD Konstitusi Negara Federal Jerman juncto pasal 100 ayat 1 No. 1 UUD Konstitusi Federal tentang hak pengadilan lain untuk melakukan permohonan Pengujian Undang-Undang. Apabila suatu pengadilan mengambil keputusan bahwa suatu Undang-Undang yang mendasari pengambilan keputusan tidak sesuai dengan materi UUD Konstitusi Federal atau apabila suatu Undang-Undang melanggar hukum UUD Federal, sidang pengadilan tersebut harus dihentikan sementara menunggu putusan Mahkamah Konstitusi Federal. Jika pelanggaran konstitusi berhubungan dengan hukum negara federal Mahkamah Konstitusi Federal bertanggung jawab untuk mengambil keputusan, jika pelanggaran konstitusi berhubungan dengan hukum negara bagian, Mahkamah Konstitusi negara bagian bertanggung jawab untuk mengambil keputusan. Apabila hukum negara bagian melanggar atau tidak sesuai dengan UUD Federal Mahkamah Konstitusi federal dilibatkan.

2.         Perbedaan struktur dua jenis pengujian yang sudah diatur di UUD adalah sebagai berikut: Pengujian Undang-Undang secara abstrak adalah suatu prosedur objektif, yaitu pemohon tidak harus berhubungan dengan masalahnya. Sedangkan Pengujian Undang-Undang konkret berdasarkan permohonan suatu pengadilan yang didasarkan pada sengketa pengadilan yang sedang berlangsung.

II. Pembahasan secara detail

 

  1. 1.Pengujian Undang-Undang secara abstrak sesuai dengan pasal 93 ayat 1 No. 2 UUD federal juncto pasal 13 ayat 6 No. 76 UUD Mahkamah Konstitusi federal.

 

  1. a.    Hal yang patut diperhatikan dalam hal Pengujian Undang-Undang abstrak adalah pemohon potensial, yaitu: pemerintah federal, pemerintah negara bagian, atau parlemen federal. Dalam konteks ini pemohon potensial hanya kanselir bersama menteri-menteri federal sesuai pasal 62 UUD federal. Meskipun demikian kanselir tidak berhak mengajukan Pengujian Undang-Undang abstrak di tingkat negara bagian. Ada aturan tersendiri di negara bagian masing-masing, apakah seorang kepala negara bagian sendiri atau menteri-menteri negara bagian berhak untuk menyampaikan permohonan Pengujian Undang-Undang abstrak. Dengan kata lain: setiap UUD negara bagian mengatur sendiri apakah permohonan terdiri dari suatu kabinet atau melalui kepala negara bagian sendiri. Karena itu, tidak mengherankan bahwa majelis federal sebagai gabungan pemerintah negara bagian tidak bisa menjadi pemohon sesuai dengan pasal 50 UUD dan karena setiap negara bagian sendiri bisa melangsungkan Pengujian Undang-Undang abstrak di Mahkamah Konstitusi federal.

Hal yang sama berlaku juga untuk parlemen federal dengan syarat kuorum paling kurang 1/3 anggota.

Sehubungan dengan Dewan Federal Jerman yang ingin memberikan penekanan khusus, maka diperlukan kuorum setidaknya sepertiga anggotanya.

Pertama, sepertiga dari anggota.parlemen yang dimaksud (Pasal 121 dari Undang-Undang Dasar dan bukan pada kehadiran anggota pada sidang pleno). Terkait hal itu, perlindungan minoritas parlemen, yang menjadi pemikiran penting dari proses perselisihan organ (dalam parlemen) justru melemah. Namun, hal ini masuk akal, karena jika tidak ada aturan hukum, prosedur demokrasi legislatif tidak dapat ditangani secara efektif jika ada kelompok-kelompok dalam jumlah berapa pun yang bisa menyampaikan Pengujian Undang-Undang abstrak.

Ini bukan berarti upaya  melemahkan atau bahkan merusakan tatanan sebuah negara hukum. Jika ternyata tanpa kuorum bisa membuat Pengujian Undang-Undang abstrak, bisa saja terjadi dalam prosedur Pengujian Undang-Undang konkret yang kemudian diperlakukan konstitusional setelah keputusan tetap pengadilan. Pihak pemohon yang berkepentingan mungkin dapat mengajukan Pengujian Undang-Undang konkret melalui Mahkamah Konstitusi Federal.

b. Permohonan Pengujian Undang-Undang secara abstrak,diperbolehkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Apabila tidak konsisten secara formal atau objektif dengan ketentuan UUD federal atau Undang-Undang federal lainnya.

2. Apabila suatu pengadilan, suatu lembaga administratif, atau suatu institusi pemerintah federal atau negara bagian menerapkan suatu Undang-Undang yang tidak sesuai.

Berkaitan dengan ini, Pengujian Undang-Undang termasuk  semua hukum federal atau negara bagian tidak tergantung pada status atau tingkatan hukum atau peraturan seperti secara tertulis atau tidak tertulis (hukum adat), atau hanya secara formal atau substantial. Namun, Pengujian Undang-Undang tidak boleh dilakukan sebelum Undang-Undang disahkan. Pengecualian berlaku untuk Undang-Undang mengenai perjanjian internasional yang disetujui oleh legislatif, jika pembentukan dan pengumumannya oleh presiden federal belum dilakukan. Pengecualian ini dibenarkan karena Republik Federal Jerman dalam hal tersebut memiliki keterkaitan dalam menjalankan kewajiban hukum internasional yang belum diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila pemerintah Jerman telah menyepakati perjanjian internasional, maka akan sulit untuk menguji UU tersebut. Permohonan judicial review yang sudah pernah diajukan, apabila masih memiliki akibat hukum masih dapat diajukan kembali.

aa. Subyek permohonan Pengujian Undang-Undang yang diperbolehkan sebagai contoh adalah perjanjian kerja yang berlaku, aturan prosedur badan-badan konstitusional, undang-undang anggaran, hukum konstitusional negara bagian, konstitusi Uni Eropa sebagai isi hukum persetujuan bersama, peraturan, undang-undang, keputusan parlemen, jika sesuai dengan keputusan negara anggota Uni Eropa agar secara fungsional menggantikan hukum undang-undang meng-amandemen konstitusi; hukum persetujuan yang berkaitan dengan perjanjian internasional.

bb. Subyek permohonan Pengujian Undang Undang yang tidak diizinkan, sebagai contoh hukum kolonial, hukum di bekas wilayah Jerman Timur (ketika Jerman Timur masih komunis), hukum gereja, hukum Uni Eropa yang mempengaruhi negara Republik Jerman. Sejauh mana pembentuk hukum di negara Jerman memiliki koridor hukum untuk menilai sesuai norma negara atau  negara-negara bagian. Selain itu, peraturan administrasi hukum internasional, jika tidak sesuai dengan pasal 25 UUD yang secara langsung berlaku sebagai Undang-Undang hukum federal.

c. Pengujian Undang-Undang secara abstrak (judicial review) membutuhkan klarifikasi tujuan secara objektif, apakah Undang-Undang sesuai dengan konstitusi federal.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal, yaitu pasal 76 ayat 1 No. 1 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang cukup mengajukan permohonan tersebut, karena substansi permohonan tersebut mencakup keraguan terhadap kesesuaian dengan Undang-Undang federal.

Lebih dari itu pun tidak diperlukan, karena kalangan pemohon sangat terbatas dan kuorum parlemen Jerman mengakibatkan “efek memblokir” pada pengujian Undang-Undang tersebut. Selanjutnya, kita harus melihat  bahwa dalam Pengujian Undang-Undang abstrak tidak dikendalikan kepentingan subjektif dari organ konstitusional  atau bagian darinya, tetapi bahwa pemohon ingin memenuhi kewajibannya  dalam rangka  menghormati supremasi hukum.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal, yaitu pasal 76 ayat 1 No. 2 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang mengajukan tujuan kepentingan karena institusi hukum negara federal atau negara bagian menolak implementasi Undang-Undang, karena institusi tersebut menganggap hukum ini tidak konstitusional. Melalui posisi ini otoritas legislatif parlemen dipertanyakan.

d. Pengujian Undang-Undang abstrak tidak ada batas waktu. Permohonan dapat terus dilakukan, sebagai Undang-Undang adalah bahwa tatanan konstitusional perlu dihormati dan prinsip supremasi hukum perlu ditaati.

  1. 2.                  Pengujian Undang-Undang konkret sesuai UUD  Pasal 100 Ayat 1 juncto UU MK Jerman pasal 1 No. 11 dan pasal 80 dst.

Tujuan Pengujian Undang-Undang konkret  adalah untuk menegakkan otoritas parlemen Jerman yang dilindungi oleh UUD  dan untuk mencegah setiap pengadilan menggunakan hukum sesuai keinginannya dan interpretasi materi hukum masing-masing (UU MK Jerman pasal 97 ayat 117 <122> ). Selain itu, pengertian tersebut menghindari ketidakpastian hukum keputusan pengadilan masing-masing yang berbeda serta fragmentasi hukum (UU MK pasal 63 ayat 131 <141>).

Akhirnya, pengujian Undang-Undang konkret juga bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum dalam  keputusan pengadilan masing-masing, melalui keputusan Mahkamah Konstitusi Jerman dalam semua  proses sengketa konstitusional dijamin  keputusan konstitusionalnya.

 b. Kewajiban menyerahkan pengujian Undang-Undang konkret ini harus dilakukan dari setiap pengadilan di negara Jerman yang meragukan materi Undang-Undang tertentu sebagai dasar keputusan. Penilaian Undang-Undang tidak sesuai keinginan pengadilan tapi hak tersebut harus dilakukan. Apabila pengujian Undang-Undang tidak dilakukan  -sebagaimana  tercantum dalam  Pengujian Undang-Undang abstrak – tujuan supremasi hukum tidak bisa dicapai meskipun disaingi oleh situasi-situasi seperti  kuorum yang membuat pengujian Undang-Undang abstrak tidak dapat tercapai.

c. Hal ini penting dalam praktik, bahwa kelompok kerja yang bertanggung jawab untuk pengaduan konstitusional (constitutional complain) dan permohonan yang diajukan dari pengadilan masing-masing, tidak berhak untuk menguji apabila permohonan diajukan oleh Mahkamah Konstitusi negara bagian atau oleh Mahkamah Konstitusi Federal (UU MK pasal 81a). Hal tersebut menunjukkan hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang kadang-kadang problematis.

III. Putusan Mahkamah Konstitusi Federal

Tentang pengujian Undang-Undang - baik abstrak atau konkret – keputusan Mahkamah Konstitusi Federal pada pengujian Undang-Undang-baik abstrak atau konkret–langsung diterapkan. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan bahwa Undang-Undang tersebut tidak sesuai dengan konstitusi dan perlu direvisi dengan ketetapan batas waktu. Perhatian khusus harus diberikan pada keputusan Mahkamah Konstitusi dengan keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum di pengadilan. Menurut UU MK Jerman  pasal 79 ayat 1, proses hukum harus dilakukan lagi berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana. Alasan pembahasan kembali suatu proses hukum adalah apabila suatu keputusan pidana tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau tidak sesuai dengan UU MK ayat 78 yang menegaskan bahwa keputusan hukum yang berkekuatan tetap perlu ditinjau kembali jika interpretasi Undang-Undang tidak sesuai dengan UUD.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, dan para undangan yang terhormat atas perhatian terhadap materi yang saya berikan. Semoga bermanfaat.

   

CIVIC EDUCATION DAN MASALAH-MASALAH KONSTITUSI

  PENGALAMAN INDONESIA KINI.

   BY

      MARUARAR SIAHAAN

 

Pendahuluan.

Tampaknya masalah konstitusional berkaitan dengan civic education yang dihadapi Jerman, dengan pengalaman demokrasi yang tentu lebih maju dan matang, tetap saja bermuatan sama, meskipun sangat berbeda dilihat dari  tahap perkembangan dan falsafah kenegaraan yang dianut. Sebagai Negara yang juga menganut paham demokrasi yang konstitusional dan Negara hukum yang demokratis, Indonesia juga memajukan dan melindungi hak asasi warganegara untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan politik, bukan hanya terbatas dalam pemilihan umum, melainkan juga dalam kerangka koreksi kebijakan publik yang dirumuskan oleh mereka yang dipilih untuk duduk dalam eksekutif dan legislatif. Sebaliknya jikalau Pak Bros mempersoalkan korelasi demokrasi dengan keadilan sosial ekonomi, yang membentuk dasar solidaritas sosial yang perlu untuk bisa mengembangkan Negara demokrasi modern, dengan tidak menekankan kompetisi secara berlebihan, maka kita dewasa ini menghadapi masalah apakah demokrasi lebih baik pertumbuhannya jikalau terlebih dahulu terjadi pertumbuhan ekonomi secara lebih merata dan tingkat pendidikan yang memadai, yang tidak hanya terpusat pada kelompok tertentu. Pasal 33 UUD 1945 telah meletakkan dasar ideologis bagi sumberdaya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak, untuk dikuasai Negara, dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat banyak. Namun banyak kebijakan yang diambil pembuat keputusan tampaknya tidak terlalu serasi dengan amanat konstitusi tersebut. Demikian juga dengan kewajiban pemerintah untuk memajukan pendidikan, dalam proses pengujian UU APBN tentang  anggaran pendidikan, memperlihatkan sikap yang lebih pragmatis katimbang sikap idelogis konstitusional yang konsisten.

Sejak amandemen UUD 1945 pertama yang menjadi awal reformasi Indonesia sampai dengan amandemen keempat yang dilakukan pada tahun 2002,  terjadi  perubahan besar dalam prinsip-prinsip ketatanegaraan Indonesia dengan paradigm demokrasi, rule of law, konstitusionalisme, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, serta pemisahan kekuasaan dan  checks and balances. Perubahan yang terjadi dalam proses transisi menuju demokrasi berdasar rule of law, tidak selalu mudah, terutama bagi Indonesia dengan kompleksitas masalah sosial, ekonomi, politik dan cultural yang diperberat fakta pluralitas dalam banyak bidang. Menuju tahap konsolidasi reformasi dan  demokrasi dengan latar belakang masalah yang kompkes demikian membutuhkan upaya yang sangat tekun dan visioner untuk mendidik, bukan hanya warganegara biasa, tetapi dalam kenyataan juga pemimpin-pemimpin pemerintahan, untuk dapat ikut serta dalam proses perubahan yang berlangsung tersebut. Upaya untuk mendidik warga berpartisipasi dalam pengembangan nilai dan perilaku yang demokratis sesuai dengan rule of law dan konstitusionalisme dalam perubahan yang berlangsung, merupakan satu pekerjaan bersama dari seluruh lembaga negara, pemimpin formal nonformal, para cendekiawan, dan  civil society yang bertanggung jawab dan memiliki komitmen untuk turut serta menyumpangkan tenaga dan pikiran dalam keberlangsungan kehidupan Negara dan masyarakat yang telah berubah tersebut.

Krisis  sering terjadi, karena tidak disadarinya perubahan paradigma yang telah berlangsung.  Munculnya  paradigma baru dalam masa kita yang sesungguhnya bukan lagi masa transisi paradigmatik, melainkan sesuatu yang sudah established, tetapi tidak dijadikan acuan dalam proses penyelenggaraan Negara terutama dalam  membentuk kebijakan-kebijakan public,  akan  menjadi sumber kerancuan berpikir.  Masa-masa seperti itu  dilihat sebagai  kurang menentu dan setengah tidak tampak, dalam arti, disatu pihak mereka masih mewakili satu transisi antara apa yang tua dan akrab, berhadapan dengan   apa yang masih  baru dan asing. Padahal, dalam rentang waktu yang tidak dapat dikatakan singkat,  paradigma baru tersebut seharusnya telah mengakar dan tertanam  dalam kerangka berpikir hukum semua pihak, yang digunakan untuk mengukur keputusan-keputusan kebijakan publik yang dilakukan, baik tentang perlu tidaknya dilakukan  perubahan  dan arah perubahan yang dibutuhkan.

Tujuan Civic Education.

          Meskipun banyak pemahaman  yang dapat dikemukakan oleh para ahli dan  pemikir-pemikir yang menggeluti bidang ini, setidaknya secara sederhana dapat dipahami bahwa  civic education merupakan suatu upaya yang dilakukan secara berkesinambungan untuk menanamkan dalam diri warganegara kesadaran berbangsa dan bernegara, agar dapat menghayati dan melaksanakan perannya secara demokratis berdasarkan hukum yang berlaku. Dikatakan pula  bahwa civic education tersebut merupakan political education, yang diuraikan sebagai “the cultivation of the virtues, knowledge, and skills necessary for political participation”. Pengembangan pengetahuan dan kecakapan yang perlu dalam partisipasi warganegara untuk turut menentukan atau mempengaruhi penentuan kepemimpinan pemerintahan di tingkat nasional dan local serta  pengambilan kebijakan publik  yang amat penting, merupakan suatu keharusan. Metode yang ditempuh mungkin memerlukan penyesuaian sesuai dengan kondisi masyarakat dan tingkat perkembanganya. Tuntutan yang tinggi akan partisipasi masyarakat, menyebabkan metode  instruksional tidak lagi menjadi alternatif terbaik yang  harus dilakukan. Memberi kesempatan bagi inisiatif dan keterbukaan terhadap masukan dari warga sendiri akan mendorong komitmen yang lebih kuat dari mereka dalam implementasinya, sehingga diharapkan kegiatan demikian dapat berkembangan dengan kekuatan masyarakat sendiri.

Kegiatan tersebut dengan  demikian tidak dapat diharapkan hanya terbatas pada inisiatif sektor formal saja, seperti dalam kurikulum yang ditemukan di sekolah atau perguruan tinggi, yang menjadi bidang Kementerian Pendidikan.   Dalam suatu perubahan sosial politik yang besar dan “revolusioner”, tugas seperti ini dalam banyak hal tidak dapat digantungkan kepada sector formal semata, bahkan lebih efektif dan tepat sasaran jika juga dilimpahkan  menjadi tugas para pemimpin informal dan organisasi civil society yang sering menjadi penghubung antara masyarakat dengan Negara (state).

Praktek bagaimana dan apakah organisasi masyarakat sipil secara formal mengatur urusannya sesuai dengan prinsip prinsip bernegara dan berbangsa, dengan mempraktekkan konstitusionalisme yang demokratis, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, musyawarah, perwakilan, dan rotasi kepemimpinan dalam cara pembuatan keputusan dan alokasi kekuasaan dan sumber daya, merupakan contoh yang tepat bagaimana civic education terjadi dengan melakukan atau mempraktekkan cara-cara berdemokrasi. Satu organisasi mungkin mampu mewakili kepentingan kelompok, mengawasi kekuasaan Negara, melaksanakan beberapa fungsi demokrasi lain meskipun mungkin secara internal tidak demokratis. Tetapi jikalau, dalam pola pengaturannya, digunakan norma yang menghukum perbedaan pendapat, mengkultuskan pimpinan katimbang kelompok, dan menutup-nutupi pelaksanaan kekuasaan, maka jelas tidak dilakukan fungsi civic education dengan membangun kultur demokrasi. Jika organisasi masyarakat sipil akan berfungsi sebagai “sekolah bebas yang besar” bagi demokrasi, dia harus juga harus demokratis dalam proses internal pengambilan keputusan dan pemilihan ketua. Mereka pun harus mendorong dan melembagakan beragam cara bagi partisipasi aktif anggota. Semakin praktek organisasi didasarkan pada asas persamaan politik, komunikasi timbal balik, saling menghormati dan rule of law, ormas sipil akan semakin mensosialisasikan anggota kedalam norma demokratis ini dan semakin mereka membentuk sosial trust, toleransi, kerja sama dan kemampuan warganegara mempersiapkan satu demokrasi yang hidup dan liberal,  demokratis dalam proses internal pengambilan keputusan dan pemilihan ketua. Mereka harus mendorong dan melembagakan beragam cara bagi partisipasi aktif anggota. Dengan argument seperti itu, civic education menjadi learning process yang bukan hanya bersumber pada instruksi, melainkan lebih kepada contoh-contoh yang diberi, dan mampu mendidik  secara efektif. Putusan-putusan MK dalam pemilukada dengan keberanian membatalkan hasil pemilu karena proses yang tidak adil sangat mempengaruhi, memiliki sisi pedagogis yang sangat kuat untuk memberi contoh tersebut. 

Mahkamah Konstitusi dan Beberapa Masalah konstitusi.

Sejak awal MK ikut secara aktif dalam kegiatan civic education dengan mengerahkan hakim-hakim MK menjadi nara sumber dalam temuwicara dan kegiatan publikasi serta iklan layanan masyarakat, disebabkan oleh kebutuhan yang dirasakan bahwa tanpa pemahaman dan kemampuan yang memadai tentang masalah konstitusi yang dihadapi dan mekanisme yang tersedia serta cara bekerjanya,  mekanisme control secara judicial terhadap kekuasaan, baik dalam legislasi maupun atas kekuasaan Negara lain, tidak dapat berlangsung secara efektif. Tersedianya forum MK sebagai sebuah instrumen control yang dapat digerakkan rakyat atau warganegara dalam mekanisme checks and balances, dan kewenangan MK yang ditentukan dalam UUD 1945 yang kemudian meciptakan bidang-bidang isu konstitusi, telah menjadi objek kajian civic education yang digarap dan dikendalikan oleh MK secara intensif. Intensitas dimaksud dapat dilihat dalam table kegiatan dan target Temu Wicara yang dilakukan sejak Tahun 2005. Beberapa diantara issue yang menjadi focus kegiatan yang mendapat perhatian luas dari masyarakat, secara timbal balik juga menjadi feedback dalam volume kerja MK secara umum. Begitu beragam isu konstitusi yang dihadapi dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yang memerlukan diskursus publik dan menjadi bagian dalam civic education, namun dengan menguraikan beberapa diantaranya, diharapkan  dapat mencakup wilayah permasalahan konstitusional  yang luas.

  1. 1.      Supremasi Konstitusi dan Konstitutionalisme.

Empat Perubahan dalam  UUD 1945 yang relevan dengan reformasi yang berlangsung sejak 1998, adalah :

  1. a.      Pemisahan kekuasaan yang tegas dan dianutnya mekanisme checks and balances dalam adagium power to check power through the arangmement of things (Montesqieu).
  2. b.      Menegaskan keberadaan Indonesia sebagai Negara demokrasi yang konstitusional dan Negara hukum yang demokratis dimana supremasi parlementer bergeser menjadi supremasi konstitusi;
  3. c.       Lahirnya MK dengan kewenangan judicial review.
  4. d.      Perubahan konfigurasi kekuasaan dalam susunan kekuasaan yang horizontal fungsional.
  5. e.      Konstitusionalisme terkait erat dengan demokrasi yang menghormati persamaan martabat manusia, kebebasan dan hak-hak dasar sebagai nilai dasar masyarakat yang adil;

Konstitusi yang telah ditegaskan sebagai hukum tertinggi yang menjadi landasan kebijakan dan sekaligus sumber legitimasi peraturan dibawahnya, merupakan pembatasan kekuasaan yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan Negara. Semua penyelenggara Negara harus merujuk kepada konstitusi, sebelum merumuskan kebijakan publik yang diputuskan, agar tidak bertentangan dengan hukum yang tertinggi. Konstitusionalisme menyangkut pengaturan dan pembatasan kekuasaan Negara terjadi, karena  ada hal yang tidak dapat dilakukan pemerintah meskipun sesuai dengan prosedur.  Perubahan UUD 1945 yang mengukuhkan supremasi konstitusi harus memperhitungkan  beberapa konsekwensi,  diantaranya :

  1. Pembedaan Norma Konstitusi dengan norma hukum lainnya.
  2. Keterikatan Pembuat Undang-Undang terhadap UUD.
  3. Adanya Peradilan Independen yang memiliki kewenangan Judicial review.

Disamping konstitusionalisme memang terkait erat dengan demokrasi yang menghormati persamaan martabat manusia, kebebasan dan hak-hak fundamental sebagai nilai dasar masyarakat yang adil, maka perubahan kedua UUD 1945  menginkorporasikan Bab XA yang memuat secara komprehensif hak asasi manusia sebagai bagian dari konstitusi Indonesia, telah menyebabkan kompleksitas pembatasan kekuasaan Negara semakin tinggi. Perkembangan konstitusionalisme modern seperti ini, yang ditandai dengan konstitusionalisasi hak asasi manusia  seperti yang dilakukan para pembaharu  Undang-Undang Dasar Indonesia,  menunjukkan bahwa perlindungan dan jaminan terhadapnya menjadi tujuan yang paling pokok dalam bernegara. Putusan-putusan yang paling penting dari MK sebagian besar merupakan penyelesaian hak asasi manusia. Tugas-tugas ini merupakan hal yang sulit karena dalam setiap sengketa konstitusi di depan MK yang berkenaan dengan ketentuan HAM menyangkut ruang kemungkinan pertentangan ketentuan HAM yang satu dengan ketentuan HAM lainnya. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang demikian MK harus melakukan interpretasi dan konstruksi tentang norma hak-hak konstitusional dan hak asasi manusia, untuk merumuskan norma dan nilai-nilai dalam konstitusi itu sendiri. Selain sebagai pihak ketiga yang imparsial, hakim MK juga menghembuskan nafas kehidupan kedalam norma hak asasi dan mengembangkannya secara progresif[1]. Putusan hakim MK dengan demikian menjadi  kebijakan publik yang memuat bimbingan, arahan dan rambu-rambu yang harus dilaksanakan oleh pembuat undang-undang tentang bagaimana hak-hak asasi yang menjadi hak konstitusional itu harus dilindungi.

Integrasi hak asasi dalam konstitusi yang kemudian menjadi aspek penting konstitusionalisme, dengan karakternya sebagai hak yang melekat dalam hakekat manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan, dan bukan pemberian Negara, menyebabkan konstitusionalisasi Hak Asasi tersebut telah melahirkan pula masalah hirarki secara internal diantara norma-norma konstitusi. Norma konstitusi yang bermuatan hak asasi berada dalam kedudukan yang unggul dibandingkan dengan norma konstitusi yang tidak menyangkut hak asasi manusia. HAM dilihat  oleh banyak orang memiliki satu eksistensi juridis yang lebih awal dan bebas dari negara. Doktrin menyatakan bahwa norma HAM dalam konstitusi merupakan satu jenis normativitas suprakonstitutional (supraconstitutional normativity) yang membuat mereka (setidaknya sebagian dari padanya) kebal terhadap perubahan melalui revisi konstitusi. Ini melekat dalam posisi hukum alam, meskipun hukum alam sangat jarang dikemukakan sebagai alasan. Status istimewa hak asasi ini, tentu saja, ditegakkan oleh hakim dengan kemampuan menderogasi norma konstitusi non-ham dalam proses judicial review yang dilakukan. Keberadaan hak asasi manusia sebagai norma konstitusi yang unggul dalam hirarki internal disbanding norma konstitusi non-ham, yang telah menjadi tolok ukur dalam menguji kebijakan publik legislasi, hemat saya memberi diskresi yang sangat luas dan besar kepada hakim konstitusi dalam judicial review, sehingga oleh karena tanggung jawab yang diemban dari Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hak asasi manusia tidak dapat ditunda-tunda perwujudannya, pergeseran posisi hakim konstitusi sebagai negative legislator yang disebut Hans Kelsen,[2] sedikit mengarah keposisi positive legislator, dalam arti merumuskan sendiri norma mengganti norma yang diuji dan dinyatakan inkonstitusional, meskipun terjadi hanya dalam hal-hal yang luar biasa dan einmalig.[3]

Kontroversi beberapa putusan MK dan terutama munculnya diskresi hakim yang besar, yang menyebabkan terjadinya pergeseran  posisi sedikit  kearah positive legislator, telah menjadi masalah konstitusi yang tidak kecil terutama di kalangan Pembuat Undang-Undang.  MK dituduh memperbesar sendiri kewenangan nya. Tanpa pemahaman yang utuh akan tugas dan kewenangan MK yang diberikan  oleh UUD 1945, revisi Undang-Undang Nomo 24 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011  pada hakekatnya telah merupakan serangan balik yang khas sebagai mana disebut oleh Tom Ginsburg, dengan mengurangi atau membatasi kewenangan MK.[4]  Dengan adanya uji materi yang diajukan beberapa orang yang merasa hak dan kepentingan konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya undang-undang yang baru, yang menyatakan bahwa beberapa pasal perubahan yang dirumuskan pembuat undang-undang, telah melanggar UUD 1945[5], telah dikabulkan MK. Hal demikian segera memicu kritik anggota DPR terhadap MK, dengan tuduhan MK tidak bisa diatur.[6] Salah satu hakim konstitusi yang menuliskan pendapatnya secara berbeda (dissenting opinion), tampaknya seakan-akan  telah mengulang sejarah tentang kemungkinan adanya asas peradilan yang dilanggar, karena norma yang diajukan pemohon untuk  diuji MK menyangkut MK sendiri. Namun hemat saya MK telah berada dijalur yang benar, ketika dalam pertimbangannya dikatakan :

“…terkait dengan prinsip universal di dalam dunia peradilan tentang ‘nemo judex in causa sua’ artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri… ada tiga alas an Mahkamah harus mengadili permohonan pengujian undang-undang ini yaitu : (i) tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini ; (ii) Mahkamah tidak boleh mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alas an tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya; (iii) kasus ini merupakan kepentingan bangsa dan Negara, bukan semata-mata kepentingan institusi Mahkamah itu sendiri atau kepentingan perseorangan hakim yang sedang menjabat. Namun demikian dalam mengadili permohonan ini tetaplah Mahkamah imparsial dan independen. Mahkamah memastikan untuk  memutus permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu menguji apakah pasal-pasal yang dimohon pengujian bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak”;[7]

Persoalan yang tipikal dalam Negara-negara demokrasi baru yang mengadopsi lembaga Mahkamah konstitusi tampaknya juga dialami Indonesia, di mana pemahaman yang sama tentang konstitusionalisme, checks and balances dengan judicial review sebagai bagian dari wujud  Negara demokrasi dan hokum tersebut, belum menjadi kenyataan. Jikalau Pembuat Undang-Undang berada dalam posisi yang tidak sejalan dengan MK dalam menafsirkan wewenang konstitusional tersebut, maka civic education yang menyangkut masalah konstitusi seperti ini, menjadi perlu bukan hanya di kalangan warga masyarakat dan warganegara biasa, melainkan juga di kalangan penyelenggara Negara sendiri, yang bahkan merupakan hal yang lebih mendesak. Civic education seperti itu di kalangan warganegara akan dapat memberi kemampuan analisis tentang masalah konstitusional seperti ini, yang pada gilirannya dapat digerakkan ketika putusan MK memerlukan dukungan dalam implementasi, baik secara jangka pendek, maupun jangka panjang.

  1. 2.      Demokrasi Langsung Dalam Pilkada. Lompatan Yang Keliru ?

Setelah di undangkannya  Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan kepala daerah yang tadinya berlangsung melalui perwakilan rakyat di DPRD, dilaksanakan secara langsung. Implementasi pilkada secara langsung pada beberapa daerah yang berlangsung secara tidak tertib bahkan mengalami kekerasan dan anarki, telah memaksa banyak orang untuk berpikir ulang dan merenung, apakah ada sesuatu yang salah. Praktek yang meluas dalam proses pemilukada tentang money politic, kekerasan, penggunaaan struktur pemerintahan untuk menggolkan calon tertentu, terutama Pasangan calon yang menjadi incumbent, menghadapi koreksi yang serious dari MK, ketika juga penyelesaian sengketa hasil pemilukada dialihkan dari Mahkamah Agung kepada MK. Penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan-tahapan Pemilukada kemudian oleh MK dipandang   sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses Pemilukada di tingkat bawah, memaksa Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian terjadi apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan. Hal demikian tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses Pemilukada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul terhadap perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU;

Dalam beberapa kasus yang dihadapi, pengalihan kewenangan untuk mengadili dan memutus perselisihan Hasil Perolehan Suara dalam Pemilukada dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tidak dipandang hanya sebagai pengalihan kewenangan institusional atau kelembagaan belaka, akan tetapi pengalihan demikian memiliki implikasi yang luas berkenaan dengan fungsi dan tugas dari Mahkamah sebagai peradilan konstitusi yang diberi mandat sebagai pengawal konstitusi, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil berdasarkan konstitusi. Dengan pemindahan kewenangan tersebut, maka implikasi dimaksud – di mana proses demokrasi harus dikawal oleh  hukum dan konstitusi, akan memberi sifat dan karakter berbeda dalam penyelesaian yang dilakukan Mahkamah, dalam arti bahwa ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan dilihat dan diartikan dalam kerangka prinsip-prinsip dan spirit yang terkandung dalam UUD 1945 sedemikian rupa, sehingga memberi keleluasaan untuk menilai bobot pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam keseluruhan tahapan proses Pemilukada dan kaitannya dengan perolehan hasil suara bagi para pasangan calon.

Beberapa putusan MK yang dapat dikategorikan sebagai landmark decision, yang membatalkan keputusan KPU tentang perolehan suara dan penetapan pasangan kepala daerah terpilih, dengan merujuk pada prinsip demokrasi dalam Pasal 22 UUD 1945,  memerintahkan pemungutan suara ulang. Pertimbangan yang disusun MK mencoba memberikan pendidikan demokrasi bagi semua pemangku kepentingan, dengan sikap keras untuk memperbaiki praktek yang berlangsung. Putusan-putusan demikian yang memiliki sifat pedagogis, telah turut berperan dalam civic education demokrasi.

           Beberapa segi lain Pengalaman pemilukada dalam proses di MK, mendorong orang untuk berpikir ulang, apakah dalam tahap demokrasi dalam tingkat perkembangan sosial ekonomi Indonesia sekarang, sesungguhnya kita tidak membutuhkan pilkada dilaksanakan secara langsung, melainkan boleh secara tidak langsung melalui wakil-wakil rakyat. Dalam salah satu putusan MK, MK menyatakan bahwa baik pemilukada secara langsung maupun melalui DPRD, keduanya sama-sama demokratis sebagaimana disebutkan oleh UUD 1945, sehingga oleh karenanya pilihan yang akan dilakukan Pembuat Undang-Undang, yaitu  DPR dengan pesetujuan bersama Pemerintah, merupakan kebijakan hukum atau legal policy yang menjadi kewenangannya. Namun, lepas dari segi-segi yang terlihat menjadi praktek yang justru non-demokratis, Pemerintah dan DPR memandang kembalinya ke pemilihan secara tidak langsung sebagai kemunduran. Kalau pilihannya demikian, penegakan hukum mengawal demokrasi dalam situasi seperti itu,demikian harus merupakan sesuatu upaya yang tegas dan efektif.

  1. Mahkamah Konstitusi, The Guardian of Pancasila ?

Dalam konteks Indonesia masa kini, pertanyaan diatas merupakan masalah konstitusi yang sungguh-sungguh relevan dan urgent  untuk dijawab ketika Indonesia menghadapi persoalan sosial politik yang tampaknya menjadi ancaman yang tidak dapat dianggap remeh, jikalau Negara Kesatuan Republik Indonesia masih  memerlukan konsentrasi penuh dalam pembangunan bangsa dan Negara yang sangat plural. Perkembangan yang menyedihkan tentang tingkat konsistensi dan komitmen untuk menjadikan Pancasila sebagai sumber legitimasi dan  menjadi rechtsidee segala kebijakan publik dalam penyelenggaraan Negara, bukanlah hal yang tersembunyi. Ancaman disintegrasi bangsa dan Negara, dari aksi-aksi yang sungguh terbuka bahkan menantang, tidak lagi sesuatu yang tersembunyi. Kenyataan yang terbentang di hadapan kita merupakan ujian berat kesetiaan kita pada konsensus founding fathers tentang dasar Negara yang dianut dalam masyarakat sangat majemuk seperti Indonesia. Meski secara tegas MK menyebut diri sebagai The Guarduian of the Constitution,  namun secara terbuka dan tegas MK tidak menyebut diri sebagai The Guardian of The Pancasila. Meskipun barangkali terpengaruh jargon yang digunakan secara international, the guardian of the constitution memang  secara implisit telah harus diartikan demikian, karena Pancasila jelas dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dan menurut bunyi Pasal II Aturan Tambahan “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal”.

Dalam uji materi (judicial review)  Undang-Undang terhadap UUD 1945, tampak jelas bahwa  Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah bangsa yang memuat rechtsidee Indonesia dengan kerangka keyakinan yang bersifat normatif dan konstitutif. Normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan konstitutif karena mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai.[8] Dilihat sebagai sumber legitimasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 sebagaimana diperbaiki dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.[9] Pancasila yang sarat dengan nilai-nilai etika dan moral bangsa, yang telah menjadi spirit atau jiwa keseluruhan norma konstitusi, atas dasar  mana  norma konstitusi harus dimaknai, merupakan moralitas konstitusi itu sendiri yang senantiasa menjadi rujukan dalam uji materiil setiap kebijakan publik yang dituangkan dalam undang-undang, sehingga dengan bahasa yang disebut Nawiasky, kita mendudukkan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm  Indonesia.

Penyelenggaraan kekuasaan Negara yang berdasarkan Pancasila,  harus secara konsisten dilakukan untuk mewujudkan tujuan bernegara yang disebut dalam Pembukaan, yaitu :

  1. Melindungis segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
  2. Memajukan kesejahteraan umum;
  3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
  4. Ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Cita hukum atau rechtsidee yang harus menjadi landasan kebijakan publik yang diputuskan, dan yang harus selalu menjadi pedoman dalam pembangunan dan penyelenggaraan Negara, termasuk pembangunan hukum nasional adalah :

  1.  Menjaga integritas bangsa dan  Negara secara ideologis dan  territorial;
  2. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan Negara Hukum (nomokrasi) sekaligus, dalam kesatuan yang tidak terpisahkan;
  3. Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
  4. Menciptakan toleransi beragama secara berkeadaban, tanpa diskriminasi.[10]

Meski dalam perjalanannya tidak banyak yang berpendapat bahwa Pancasila sebagai ideologi Negara dan pandangan hidup bangsa tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, namun dalam proses transisi menjadi Negara demokrasi, banyak yang berpendapat bahwa Pancasila yang di masa lalu disalah gunakan menjadi instrumen politik penguasa, dengan kekuasaan menfasirkannya secara tunggal. P-4 yang dianggap sebagai Indoktrinasi politik, merupakan salah satu penyebab mengapa Pancasila dalam masa reformasi hampir tidak dijadikan rujukan dalam mempertimbangkan kebijakan yang diputuskan. Pada hal dalam kenyataanya, sejarah bangsa telah membuktikan keteguhan dan konsistensi mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, menjadi kekuatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menghindari perpecahan yang mengancam. Hanya saja perubahan dalam strategi dan metode civic education yang meliputi pemantapan kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara,harus dilakukan sehingga sikap kritis yang tumbuh dari bawah justru menjadi kekuatan untuk membentuk komitmen yang melibatkan seluruh komponen bangsa untuk setia pada Pancasila, dalam segala aksi dan reaksi dinamika kehidupan berbangsa dan berbangsa dengan kesadaran akan perbedaan perbedaan yang mampu diikat oleh wawasan Bineka Tunggal Ika.

Kesimpulan dan Penutup.

  1. Transisi demokrasi  Indonesia memakan waktu yang lama, karena faktor sosial dan ekonomi turut berperan besar sebagai kondisi yang turut  menentukan keberhasilan  praktek demokrasi ;
  2. Civic education dalam membangun skill dan kesadaran warganegara untuk turut berperan aktif dalam demokrasi, bukan saja dilakukan dan menjadi tanggung jawab sektor Pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh bangsa, termasuk MK
  3. Isu-isu konstitusional yang relevan di Indonesia terkait dengan demokrasi, Pancasila dan konstitusionalisme, yang menjadi  kewenangan konstitusional lembaga Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara sesuai dengan pemisahan kekuasaan Negara, menjadi materi civic education yang amat penting bagi warganegara untuk memiliki kemampuan berperan dan kemampuan  melakukan tekanan untuk mempengaruhi pemerintahan.
  4. Partisipasi aktif warga dimungkinkan dengan peningkatan pengetahuan dan skill, yang terjadi tidak hanya melalui sektor formal, melainkan juga informal, yaitu melalui partai politik, civil organization, masyarakat hukum adat dan tokoh-tokoh agama.

Jakarta, 10 November 2011.

Maruarar Siahaan.


[1] Alec Stone  Sweet, Governing With Judges, Constitutional Politics in Europe, Oxford university Press, 2002 hal 28.

[2] The annulment of a law is legislative function, an act – so to speak – of negative legislation. A court which is competent to abolish laws – individually or generally – functions  as a negative legislator”. (Hans Kelsen, General Theory Theory of Law and State (New York: Russel & Russel, 1973) hal. 268.

 

[3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  /PUU-VI/2008, dalam pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden.

4. Tom Ginsburg, Judicial Review in New Democracies, Constitutional Court in Asian Cases (Cambridge: Cambridge University Press, 2003)  hal 78-79.

[5] Pasal-Pasal yang diuji antara lain, Pasal 15 ayat (2) Huruf d : Calon Hakim Konstitusi berusia minimum 47 tahun; Huruf h : Pernah menjadi pejabat Negara: Pasal 26 Ayat (5) : Hakim konstitusi pengganti hanya melanjutkan sisa jabatan hakim konstitusi yang digantikan; Pasal 50A : Dalam pengujian tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan; Pasal 45a : larangan memutus lebih dari yang diminta ; Pasal 57 ayat (2a) : Putusan MK tidak memuat : a… ; b.Perintah kepada Pembuat undang-undang; c. Rumusan norma sebagai pengganti norma yang diuji;

[6] Putusan Nomor 48-49/PUU-IX/2011.

[7] Ibid, Par 3.5. c  hal. 62-63.

[8] Arief Hidayat, Negara Hukum Pancasila, Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum, Paper Oktober  2011, hal 7.

[9] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang 12 Tahun 2011.

[10] Arief Hidayat, op.cit hal 10.